Melobi Stakeholder

PENDAHULUAN

Stakeholder adalah pihak-pihak yang berkaitan dan memiliki kepentingan dengan perusahaan. Stakeholder perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yakni stakeholder internal dan eksternal. Stakeolder internal misalnya karyawan, pemegang saham, dan manajer. Sedangkan stakeholder pemerintah dan komunitas lokal. Hubungan dengan semua stakeholder ini harus dijalin dengan baik agar keberlangsungan perusahaan tetap berlanjut.

Hubungan dengan masyarakat atau komunitas lokal perlu dibina, terutama apabila perusahaan akan memulai suatu usaha yang diharapkan dapat mempengaruhi kehidupan lingkungan dimana kegiatan itu dilakukan.[1]

Untuk memperoleh hasil optimasl dalam menjalin hubungan dengan stakeholder diperlukan program yang memungkinkan terjadinya komunikasi tatap muka. Dengan komunikasi secara langsung stakeholder juga bisa memberikan reaksi secara langsung. Salah satu cara menjalin hubungan dengan stakeholder ialah dengan melakukan lobi. Lobi dimaksudkan untuk memperlancar tercapainya tujuan perusahaan dalam meloloskan keinginan-keinginan mereka. Oleh karenanya pentingnya praktisi public relations untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, dimaksudkan untuk tercapainya hasil lobi yang efektif.

Dalam melakukan lobi diperlukan kiat-kiat khusus dan berbeda untuk bisa mendapakan hasil yang positif. Karena pendekatan yang sama dalam lobi belum tentu membawa hasil yang sama bagi sasaran lobi yang lain. Oleh karenanya penting untuk mengetahui sasaran lobi kita. Terutama ketika akan melakukan lobi dengan pemerintah dan komunitas local. Karena mereka memiliki karakter yang lebih rumit dibandingkan jika melakukan lobi dengan para pemegang saham atau klien yang sama-sama memahami dunia bisnis.

Dalam melobi pemerintah, pemerintah masih menghitung apakah hasil lobi ini akan menguntungkan pemerintah dengan masyarakat atau tidak, mengganggu masyarakat atau tidak, dan pertimbangan yang lain. Begitu pula ketika akan melobi komunitas local. Mereka masuh memperhitungkan untung-rugi melakukan kerja sama dengan perusahaan bagi diri mereka.

Istilah lobi sendiri juga kerap diidentikkan dengan hal negative. Oleh karenanya penting bagi praktisi public relations untuk mengaeathui bagaimanakah lobi yang baik itu. Dan penting juga bagi mereka untuk menjalin dan menjaga hubungan baik dengan sasaran lobi mereka agar membuahkan hasil yang positif.

ISI

A.     Definisi Lobi

            Lobi merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang praktisi public relations. Secara umum lobi berarti mempengaruhi pihak-pihak yang berwenang membuat kebijakan public agar memperhatikan, mendukung, dan mengambil tindakan terhadap sebuah isu yang sedang dibicarakan masyarakat. Melobi diartikan “melakukan pendekatan secara tidak resmi”. Pelobian diartikan sebagai “bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang”. Oleh karenanya lobi terkadang disebut dengan approaching (pendekatan). Dan orang yang melakukan lobi disebut dengan lobbiest.

            Menurut Tarsis Tarmudji, Lobi adalah “sebuah (bentuk) pressure group yang mempraktikan seni mendapatkan teman yang berguna dan mempengaruhi orang lain”.  A.B Susanto menyebutkan  melobi pada dasarnya merupakan “usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandangan positif terhadap topik lobi, dengan demikian diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan”.  Tarsis Tarmudji juga menegmukakan pokok pikiran yang menjelaskan tentang lobi sebagai berikut:

a.       Kegiatan lobi melibatkan beberapa pihak yaitu pihak pelobi dan pihak yang dilobi.

b.       Sasaran pelobi, orang atau pihak yang dilobi adalah para pembuat undang-undang, pejabat pemerintah, pimpinan politik dan sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh dan kekuasaan.

c.       Kegiatan lobi dapat dilakukan individual atau berkelompok dengan sasaran lobi juga individual atau lembaga.

d.       Kegiatan lobi juga dimaksudkan untuk memperoleh teman yang berguna  bagi pelobi maupun organisasi

e.       Pelobi melakukan kegiatan lobinya dengan tujuan untuk mempengaruhi mereka yang menjadi sasaran lobi.

f.        Ada unsur pressure (tekanan) pada saat kegiatan lobi tengah berlangsung

g.       Lobi adalah kegiatan yang bersifat informal.[2]

Secara umum, dalam melakukan lobi strategi pendekatan yang harus dilakukan adalah:

a.       Kenali objek yang dituju, sehingga mengetahui betul seluk beluk objek yang akan dituju. Oleh karenanya penting untuk mengumpulkan informasi mengenai sasaran sebelum melakukan lobi.

b.       Persiapkan informasi, artinya bahan apa yang akan disampaikan harus dipersiapkan dengan lengkap

c.       Persiapan diri, segalanya sudah dipersiapkan, baik mental dan kepercayaan diri, agar tidak gugup ketika melakukan lobi

d.       Berupaya menarik perhatian sasaran lobi, sehingga mereka menyimak dengan baik pesan yang diterima

e.       Sajikan pengiriman pesan dengan jelas agar dapat dipahami

f.        Penting juga untuk menjaga sopan santun dalam melakukan lobi.

g.       Usahakan pembicaraan dalam lobi memberikan kesan yang menyenangkan, dan bila ada kelanjutan, sasaran lobi tetap antusias. Oleh karenanya dibutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik dalam melakukan lobi.[3]

B.     Melobi Pemerintah

1.       Memahami Karakteristik Pimpinan Pemerintah

Pemerintah memiliki peranan sebagai regulasi, yakni peran pemerintah dalam hal menetapkan dan mengeluarkan kebijakan, yang salah satunya terkait dengan penyekenggaraan perusahaan. Namun dalam pelaksanaannya, biasanya pemerintah lupa akan peranannya tersebut. Sehingga yang muncul adalah sangat kuatnya seseorang dari lembaga yang tidak berhubungan dengan intitusi. Oleh karenanya penting untuk memahami karakteristik pemerintah dalam melakukan hubungan. Karena setiap orang dalam lembaga terdapat perbedaan sifat, pribadi, hobi, dan kebiasaan. Perbedaan-perbedaan ini akan mempengaruhi dalam memimpin, berkomunikasi, dan menanamkan nilai-nilai pelayanan kepada anak buahnya.

Selain itu amanah sebagai pembuat regulasi terkadang menggoda pejabat pemerintah untuk memanfaatkannya dalam mencapai kepentingan tertentu. Ada seperangkat alat yang dimanfaatkan regulator sehingga masyarakat tidak berani memegangnya. Para regulator dapat bersembunyi di balik undang-undang dan berbagai sanksi buat yang berani melanggarnya. Kepribadian pejabat yang lain adalah ego mereka yang kuat sehingga terkesan sombong.

Pemerintah selain sebagai pembuat regulasi juga memiliki badan usaha atau perusahaan, yakni BUMN. Fenomena yang ada, para pejabat ini sering merasa bahwa dirinya adalah pemilik BUMN tanpa harus merasakan susahnya merintis dan mendirikan perusahaan. Akibatnya mereka sering membuat kebijaakn yang tidak menguntungkan pengusaha. Apabila pengusaha protes, mereka dianggap cengeng. Uniknya ketika para pejabat memiliki kesulitan dalam hal pembiayaan Negara, mereka dengan mudahnya menaikkan produk BUMN mereka. Hal ini didasari karena mereka tidak memiliki pengalaman dalam hal mengatasi kesulitan biaya.

Kebiasaan dan pemikiran pendek yang lain pada pejabat pemerintah meliputi:

a.          Masa kepemimpinan yang pendek membuat mereka memanfaatkan kesempatan jabatan mereka dalam waktu terbatas yang mereka miliki.

b.          Karena pada masa kampanye mereka mengeluarkan banyak uang maka mereka melakukan pola hitung untung rugi sebagai upaya balik modal atas uang yang telah mereka keluarkan dahulu.

c.          Gaji mereka yang sedikit tidak sesuai dengan besarnya tanggunng jawab yang mereka pikul. Oleh karenanya mereka membutuhkan dana ekstra yang tidak mungkin mereka ambil dari kantong pribadi merea.

d.          Pejabat pemerintah merupakan public figure sehingga mereka membutuhkan biaya ekstra bagi kesejahteraan mereka dan keluarga mereka.

2.       Kepentingan Pemerintah

Pemerintah selain sebagai pembuat kebijakan dalam dunia usaha, pemerintah juga memiliki kepentingan terhadap dunia usaha, yakni:

a.       Dunia usaha merupakan penggerak pembangunan yang memutar roda perekonomian dunia sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara

b.       Dunia usaha merupakan aset terbesar pemerintah dalam pemungutan pajak

c.       Dunia usaha sebgai mitra pemerintah untuk mengelola hasil bumi dan kekayaan negara.[4]

Kepentingan pemerintah yang besar ini sering dimanfaatkan oleh dunia usaha ketika menghadapi krisis. Dengan membina hubungan yang baik dengan pemerintah maka dunia usaha akan lebih mudah untuk mengatasi gangguan dan krisis pada usaha mereka. Namun hal initidak bisa dilakukan terus-terusan oleh pengusaha karena akan berdampaka pada citra buruk perusahaannya.

3.       Pentingnya Melobi Pemerintah

Dalam kegiatan Public Relations, pemerintah dianggap penting bukan saja karena pemerintah adalah pengatur  negara dan pembuat keputusan penting, tetapi lebih dari itu. Pemerintah terdiri atas orang-orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat dan kegiatan bisnis.

Ada dua alasan mengapa seseorang atau sebuah organisasi perlu untuk melakukan lobi dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan keberadaan pemerintah bisa menjadi ancaman sekaligus kesempatan bagi perusahaan. Kebanyakan oraganisasi tidak memperhatikan aktivitas wakil pemerintah yang mereka pilih. Padahal mereka bisa memberikan ancaman dan tekanan yang bagi kelangsungan hidup organisasi. Adakalanya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan para pengusaha. Misalnya saja pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan penjualan dan penggunaan rokok. Di satu sisi hal ini berdampak baik pada kesehatan. Namun di sisi lain akan membunuh kehidupan karyawan pabrik. Oleh karenanya akan sangat naif sekali apabila perusahaan yang sumber pendapatannya terancam oleh peraturan tanpa mencoba menghentikan atau memperkecil pengaruh peraturan tersebut.[5]

Sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa pemerintah menarik pajak yang begitu tinggi pada dunia usaha. Namun mereka hanya membelanjakan sedikit dana tersebut. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh oragnisasi tertentu untuk menggunakan dana tersebut. Misalnya LSM peduli lingkungan hidup. Mereka bisa meminta kepada Menteri Lingkunga Hidup untuk membiayai program yang mereka kerjakan. Dalam prosesnya organisasi tersebut mencari-cari pembenaran atas anggaran mereka sekaligus pemebenaran akan keberadaan mereka. Kesempatan yang lain ialah pemerintah merupakan pelanggan terbesar perusahaan. Misalnya dalam bidang IT atau pertahanan. Selain itu terkadang pemerintah membeli produk perusahaan dalam jumlah yang besar untuk menyeimbangkan harga pasar.

Pembinaan hubungan yang baik antara perusahaan dan pemerintah, selain untuk mengurangi ketidakpastian karena salah membaca tanda-tanda peraturan, juga untuk mempercepat proses birokasi atas segala bentuk perizinan, meningkatkan pemahaman satu sama lain, dan memperoleh perlindungan pemerintah dalam menghadapi krisis.

Adanya pejabat PR yang khusus berhubungan dengan pihak-pihak pemerintahan untuk kepentingan perusahaan bukanlah hal yang dilarang. Pemerintah membutuhkan kalangan perusahaan begitu juga sebaliknya dalam menyukseskan beberapa program yang dibuat untuk kepentingan masyarakat luas pada umumnya dan perusahaan khususnya.

Dengan demikian melakukan lobi adalah suatu keharusan, yang harus diperhatikan dalam kegiatan government relations.  Lewat lobi tidak berarti segala sesuatu bisa dibeli, karena itu meski lobi perlu dan ditujukan pada orang penting dalam pemerintahan maka lakukanlah dengan profesionalisme tinggi.

Alasan untuk melakukan lobi oleh PR terhadap pemerintah menurut Frank Jefkins adalah:

a.       Segala bentuk campurtangan pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, peraturan perpajakan, dan sebagainya akan memebrikan dampak bisnis perusahan

b.       Beberapa bisnis menjadi sukses karena mereka telaten mengadakan dialog dengan pemerintah

c.       Suatu aspek penting dalam pemerintahan demokratis adalah pendiskusian berbagai rencana dan rancangan undang-undangnya dengan pihak-pihak terkait yang akan terkena dampaknya.

d.       Dipihak parlemen juga ada kelompok lobi.    

e.       Penting untuk mendapatkan informasi dan bahkan mengadakan pertemuan serta mengenal para anggota parlemen, terutama yang berkepentingan pada bidang bisnis perusahaan dan memerlukan informasi tentang apa yang perusahaan kerjakan.

f.        Anggota parlemen adalah pembentuk opini. Kalau anda tidak tahu mereka, maka jangan salahkan mereka jika mereka tidak tahu anda.[6]

4.       Melakukan Lobi dengan Pemerintah

Selama ini kegiatan melobi dengan pemerintah dinggap dengan KKN atau melakukan kecurangan. Namun hal ini tidak sepenuhnya dilarang asalkan dengan menggunakan cara-cara yang baik dan tidak dilakukan dengan penyuapan, pengancaman dan sejenisnya. Menurut Lionel Zetter, cara terbaik melobi dengan pemerintah adalah dengan memberikan argumen yang masuk akal dan smart. Argumen adalah cara yang biasanya cukup ampuh untuk mempengaruhi pegawai pemerintah.[7]

Selain argumen, penting juga untuk memberikan fakta dan rancanagn undang-undang yang telah disiapkan dan siap digunakan untuk para politisi. Para pelobi juga harus memastikan ada yang menjadi penghubung antara publik dengan sektor swasta. Dengan adanya orang yang melakukan lobi, maka para menteri akan memperoleh pandangan yang lebih seimbang. Oleh karenannya lobi tidak hanya diperbolehkan tapi juga harus dikembangkan.[8]

Selain itu, dengan kita memahami karakter pimpinan pemerintah, maka dalam melakukan lobi dengan pemerintah, hal-hal yang harus kita lakukan adalah:

a.       Melakukan pendekatan dan pengkajian ulang pada gaya kepemimpinan. Karena masing-masing pimpinan memiliki karakter yang berbeda. Begitu pula dengan budaya oragnisasi disetiap departemennya juga berbeda. Hal ini dilakukan agar diperoleh hasil yang positif terhadap lobi yang dilakukan.

b.      Dibutuhkan seni, kiat-kiat khusus, dan kerja keras untuk melakukan lobi dengan pemerintah karena mereka memiliki karakter ego yang kuat.

Ada dua bentuk lobi yang kerap dilakukan oleh praktisi PR Negara maju dalam melobi pemerintah, yakni:

1.       Gross-roots Lobbying

Jika lobi secara tradisional dilakukan dengan secara langsung atau tatap muka, maka pada gross-roots lobbying dilakukan dengan sebaliknya. Para pelobi menggerakkan masyarakat pemilih karena dari merekalah para pembuat kebijakan dipilih. Aksi ini dipelopori oleh tokoh perlindungan konsumen, Ralph Nader.

2.       Political Action Commitees

Bagi Negara maju, komite ini masih dianggap kontroversial. Komite ini dibentuk oleh perusahaan besar dengan maksud untuk meloloskan calonnya sebagai pemegang kebijakan. Jika kandidat tersebut menang, maka secara tidak langsung dia tidak akan membuat kebijakan yang merugikan perusahaan.[9]

C.     Melobi Komunitas Lokal

Komunitas lokal adalah masyarakat yang bermukim atau mencari nafkah di sekitar pabrik, kantor, gudang, tempat pelatihan, tempat peristirahatan, atau di sekitar aset tetap perusahaan lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi PR, komunitas lokal dipandang  sebagai suatu kesatuan dengan perusahaan yang memberi manfaat timbal balik. Hubungan timbal balik tersebut bukanlah melulu berarti bahwa suatu komunitas adalah kumpulan orang-orang yang saling berbagai dalam memanfaatkan suatu fasilitas. Lebih jauh,komunitas adalah suatu organisme sosial yang saling berinteraksi.

Bentuk kesatuan antara keduanya itu dipengaruhi oleh siapa yang datang lebih dahulu (pabrik atau penduduk) di lokasi tersebut, sifat lokasi terhadap perusahaan (sumber input bagi perusahaan atau daerah output/pasar bagi perusahaan), isolasi daerah terpencil dan latar belakang historis. Komunitas lokal juga dapat dipandang dalam dua lingkungan, yakni lingkungan mikro dan lingkungan makro. Hubungan timbal balik tersebut mempengaruhi pola pekerjaan PR, sehingga pada jenis industri yang sama bisa jadi penekanan peran PR berbeda cukup jauh.

1.       Komunitas Makro dan Mikro

Komunitas sebagai organisme sosial mempunyai struktur yang berlapis-lapis. Sebuah perusahaan yang berdiri di suatu daerah mempunyai hubungan yang dekat dengan orang-orang yang hidup atau bertempat tinggal atau berusaha di sekitarnya. Tetapi, perusahaan juga menjadi warga suatu kota tertentu, bahkan milik bangsa tertentu. Semakin besar suatu perusahaan, semakin besar keterkaitan perusahaan dengan komunitas makronya.

PT Gudang Garam mempunyai komunitas mikro kota Kediri. Di kota Kediri, PT Gudang Garam mempunyai peranan yang sangat besar bagi pendapatan daerah dan dan pembangunan daerah. Kebijakan perusahaan selalu dipantau oleh  pemerintah daerah karena mempunyai dampak timbal balik. Dalam kerangka yang lebih luas, PT Gudang Garam juga menjadi anggota komunitas bangsa ini. Kebijakan pemerintah dan perusahaan saling berpengaruh. Isu-isu pada kerangka makro antara lain adalah tentang harga dan pasokan bahan baku (cengkeh dan tembakau), pita cukai, jumlah tenaga yang ditampung, teknologi pelintingan tembakau (SKT – sigaret kretek tangan dan SKM-sigaret kretek mesin), dan sebagainya. Semakin luas komunitas makro perusahaan, semakin besar pula kegiatan PR ditangani oleh spesialis tertentu, misalnya Government Public Relations, Community Relations, Press Relations, dan sebagainya. Dan semakin nyata keberadaan perusahaan di komunitas makro tersebut, semakin tak terhindarkan bagi perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan nasional.

2.       Harapan Komunitas terhadap Industri

Untuk menjalankan perannya dengan baik, seorang praktisi PR perlu memahami apa yang diharapkan oleh komunitasnya. Memang, perusahaan memperoleh sebagian besar karyawan dari komunitasnya. Perusahaan juga menjual produk kepada komunitasnya. Perusahaan membayar pajak, cukai, dan terkadang memberi hadiah,  sumbangan, sponsor, bea siswa dan sebagainya kepada publik. Namun perusahaan juga menghasilkan limbah, kebisingan, kemacetan, dan pemogokan.  Ada beberapa hal yang diharapkan masyarakat dari suatu industri, yaitu:

a.       Pendapatan (income)

Komunitas mengharapkan adanya perputaran uang melalui gaji dan upah karyawan, melalui pembelian dari pemasoh lokal atau melalui pembayaran pajak.

b.       Penampilan (Appearance)

Komunitas mengharapkan agar perusahaan membangun gedung yang enak dipandang, dan bahkan dapat dijadikan simbol kota. Orang Amerika umumnya belum merasa sampai di Chicago, sebelum menaiki Sears Tower (gedung tertinggi diChicago yang dimiliki oeleh perusahaan eceran terkemuka Sears & Roebuck), demikian pula dengan Trump Plaza di New York.

c.       Partisipasi

Hadirnya perusahaan di suatu lokasi menimbulkan interaksi antara perusahaan dan masyarakatnya. Dalam kegiatan kemasyarakatan, perusahaan bisa berbagi fasilitas seperti sekolah, taman bermain, tempat beribadah, tempat parkir, sarana olahraga, dan sebagainya.

d.       Stabilitas

Kegiatan bisnis yang terlalu agresif sering menimbulkan hal yang tidak diharapkan: PHK atau likuidasi. Masyarakat mengharapkan adanya kesinambungnan dan pertumbuhan yang stabil.

e.       Kebanggaan

Banyak tempat di dalam peta dunia ini dikenal sebagai tempat asal perusahaan besar menyebut nama barang-barang buatan Fuji, Honda, Sony dan lain-lain orang akan segera ingat Jepang. Begitu pula, ketika orang menyebut gudeg kita ingat Yogyakarta.

3.       Melakukan Lobi kepada Komunitas Lokal

Keberadaan komunitas local bagi sebuah perusahaan memang tidak bisa dianggap remeh. Karena mereka yang menerima dampak langsung dari kegiatan produksi perusahaan. Apalagi bagi sebuah perusahaan yang hendak mendirikan atau melakukan kegiatan produksi di suatu daerah. Mereka memerlukan perizinan dari warga setempat. Selain itu keberadaan komunitas local juga bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh pemerintah.

Oleh karenanya perusahaan harus melakukan pendekatan-pendekatan dan menjalin hubungan baik dengan komunitas local. Tidak cukup hanya dengan memberikan sumbangan kepada komunitas local, tapi perusahaan juga harus memberikan kontribusi bagi komunitas local tersebut. Komunikasi yang baik dengan mereka juga hrus dipelihara.

Selain itu penting juga untuk mengetahui siapa sajakah tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Dengan mengetahui opinion leader dalam masyarakat, maka perusahaan bisa dengan mudah melakukan lobi dengan komunitas local. Sasaran lobi dalam melakukan lobi dengan komunitas local ialah:

a.       Kalangan kosmopolit, yakni golongan masyarakat yang memiliki kemapuan dan pengetahuan yang cukup luas dantidak diragukan lagi kredibitasnya.

b.       Tokoh masyarakat yang sudah dikenal dengan baik kredibilitas, integritas, dan reputasinya.

c.       Pimpinan komunitas local setempat, baik itu pimpinan pemerintahan maupun pimpinan gank-gank yang ada di masyarakat.

Dalam melakukan lobi dengan komunitas local juga harus memperhatikan adat istiadat daerah setempat. Hormati kepentingan-kepentingan mereka dan berikan perhatian kepada mereka. Jika perusahaan telah memiliki hubungan dan kepercayaan yang baik dengan komunitas local, maka kegiatan lobi dapat berjalan dengan mudah dan membuahkan hasil yang positif. Namun yang lebih terpenting lagi ialah, perusahaan harus memenuhi janji yang mereka buat dala lobi tersebut untuk meningkatkan kepercayaan komunitasl local terhadap perusahaan.

KESIMPULAN

Kegiatan praktisi PR yang lain ialah melaukan lobi. Lobi merupakan suatu pendekatan tidak resmi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuat kebijakan. Dari sekian stakeholder  perusahaan , lobi lebih sering dilakukan pada pemerintah dan komunitas local. Hal ini juga sebagai bentuk menjalin hubungan dengan stakeholder ttersebut.

Dalam melakukan lobi dengan pemerintah maka perlu untuk memahami karakteristik dan kebiasaan mereka serta kepentingan pemerintah terhadap perusahaan. Dengan demikian diharapkan lobi yang dialkukan dapat memberikan hasil yang positif bagi perusahaan. Lobi kepada pemerintah merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini terkait pada keberadaan pemerintah sebagai ancaman sekaligus peluang bagi perusahaan. Karena seringkali kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berseberangan dengan perusahaan namun juga memberikan peluang-peluang positif bagi perusahaan.

Sayangnya kegiatan lobi dengan pemerintah ini masih dianggap tabu oleh masyarakat dan rentan KKN.  Padahal jika dilakukan dengan benar, melobi pemerintah ini dapat dijadikan refrensi bagi para pembuat kebijakan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ada. Ada dua cara yang kerap dilakukan oleh PR di negara maju dalam melakukan lobi dengan pemerintah. Yang pertama ialah gross-roots lobbying, yakni lobi dengan menggerakkan masyarakat pemilih dan yang kedua ialah political action commitees, yakni memenangkan kandidat dari perusahaan sebagai pembuat kebijakan dalam pemerintahan.

Selain pemerintah, komunitas local juga termasuk pihak yang kerap menjadi sasaran lobi. Karena keberadaan mereka turut mempenagruhi aktivitas perusahaan daaannn mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah. Dalam melakukan lobi dengan komunitas local diperlukan pendekatan-pendekatan yang baik dan mengetahui opinion leader mereka. Selain itu perrrusahaan juga perlu untuk memperhatikan adat istiadat daerah setempat dan berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan komunitas tersebut.

Apabila komunikasi dan hubungan dengan komunitas local sudah terjalin dengan baik, maka lobi yang kerap dilakukan dapat membuahkan hasil yang positif. Ketika lobi sudah berhasil, perusahaan harus bisa memenuhi janji mereka dalam lobi tersebut guna meningkatkan kepercayaan komunitas local terhadap perusahaan.

---

[1] F.Rachmadi, Public Relations dalam Teori dan Praktek: Aplikasi dalam Badan Usaha Swasta dan Lembaga Pemerintah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992),h 60

[2] Zainal Abidin Partao, Teknik Lobi dan Diplomasi untuk insane Public Relations. (Jakarta, Indeks kelompok Gramedia, 2006)

[3] Elvinaro Ardianto, Public Relations Praktis: Pendekatan Praktis Menjadi Komunikator, Orator, Presenter dan Juru Bicara Handal, (Bandung: Widya Padjajaran, 2008), h110-111

[4] Rhenald Kasali, Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1994), h118

[5] Anne Gregory, Public Relations dalam Praktik, (Jakarta: Erlangga. 2005), h82

[6] Zainal Abidin Partao, Teknik Lobi dan Diplomasi untuk insane Public Relations. (Jakarta, Indeks kelompok Gramedia, 2006)

[7] Dina Indrasafitri, Bekerja sebagai Public Relations, (Jakarta: Erlangga. 2008), h51

[8] Anne Gregory, Public Relations dalam Praktik, (Jakarta: Erlangga. 2005), h82

[9] Rhenald Kasali, Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1994), h123-124